REPORTASE BANTEN – Pj Gubernur Banten, Al Muktabar menanggapi tuntutan MPW Pemuda Pancasila Provinsi Banten yang menggeruduk kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Banten meminta agar Kepala Dinas PRKP dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikannya menanggapi pertanyaan Reportase Banten disela-sela acara acara Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Aparatur Pemerintah, Pendopo Gubernur Provinsi Banten, Serang, Banten, Senin (14/11). Ya…ya…ya…, jadi itu Saya berterimakasih atas aspirasi itu, dan tentu Saya melihat berbagai hal secara komprehensip, secara menyeluruh yang disampaikan aspirasinya. Tentu yang Kita upayakan adalah hal-hal apa saja yang memang seperti yang disampaikan itu faktanya, ungkapnya. Dengan basis itu, nanti kita lihat hal-hal lain yang kita bisa lakukan terhadap apa yang disampaikan sebagai penyampaian aspirasi, tandasnya. Sebelumnya pada Kamis (10/11) MPW Pemuda Pancasila Provinsi Banten menggeruduk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Kedatangan ratusan anggota Pemuda Pancasila MPW Provinsi Banten untuk menuntut Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten untuk mundur dari jabatannya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dalam rilis yang diterima redaksi, Pemuda Pancasila MPW Provinsi Banten mengecam keras praktek-praktek korup yang terjadi di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten yang dilakukan secara terang-terangan dan melibatkan salah satu pimpinan DPRD Banten. Menurut Pemuda Pancasila MPW Provinsi Banten, seorang anggota dewan yang seharusnya mengawasi jalannya roda pemerintahan agar berjalan dengan baik justru ikut melacur untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Praktek-praktek korup terlihat jelas dalam berbagai proyek dilingkungan Dinas Perkim Banten, terutama dalam pekerjaan yang diberikan tanpa proses lelang atau penunjukan langsung. Mereka, Pejabat dinas Perkim Banten bersama dengan oknum pimpinan DPRD Banten diduga melakukan praktek setoran untuk pengusaha yang ingin mendapatkan pekerjaan. Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Banten sebagai perwujudan Pancasila yang berjalan di atas tanah negeri para Jawara ini mengecam keras praktek-praktek korup tersebut. Untuk itu Pemuda Pancasila Provinsi Banten menuntut: 1. Pecat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten karena tidak bisa bekerja dengan baik sehingga praktek korup merajalela di instansi yang ia pimpin. 2. Pecat Oknum Pimpinan DPRD Banten karena sudah lancang melakukan tindakan-tindakan diluar tugas dan fungsinya dengan melacurkan diri dengan pejabat korup Dinas Perkim Banten. 3. Aparat Penegak Hukum segera melakukan Penyidikan dan Penyelidikan terhadap semua pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Perkim Banten, dan Pemuda Pancasila siap membantu memberikan data yang dibutuhkan. #pemudapancasila #provinsibanten #PRKPBanten